Demokrasi Politik Ala Presiden Jokowi Seperti Ibarat Lirik Lagu PERAHU CINTA

Oleh : Badia.S.

Cilegon, LN – Hitungan cepat atau Quick Count yang dilakukan beberapa lembaga survei dalam pemilihan umum rabu 14-februari 2024 menunjukkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka memperoleh hasil mencapai 57 % tentunya akan memenangkan pemilihan umum pemilihan presiden dan wakil presiden untuk tahun 2024-2029.

Berbicara tentang pemilihan umum tahun 2024 ini tentunya menarik untuk di cermati ,walaupun tampak jelas dilihat publik bagaimana peran serta sosok jokowi yang saat ini sedang berkuasa, tentunya dapat diartikan kekuasaan yang dimiliki seorang presiden sungguh berpengaruh besar.

Penulis mencoba menyederhanakan Polemik kondisi politik demokrasi belakangan ini, jika tarik mundur setahun belakangan ada keterkaitan kekuasaan yang dimainkan secara masif, lalu pelan pelan secara terbuka, yang dimulai dari Cawe- Cawe presiden Jokowi, berlanjut adanya dugaan Kong kalikong memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon wakil presiden yang mana sebagian pandangan para pengamat tata negara mengatakan terindikasi merusak tonggak konstitusi.

Bahkan MKMK(Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) menyatakan bahwa Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, serta prinsip kepantasan dan kesopanan.

Yang terbaru Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi “peringatan keras terakhir” kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari dan anggota KPU lainnya, karena melanggar kode etik terkait proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Berangkat dari dugaan rusaknya Konstitusi baik pelanggaran moral etik dan prilaku yang melahirkan dinasty politik, munculnya kritikan para budayawan dan Tokoh tokoh Nasional bahkan baru baru ini di finis masa pencoblosan Pemilihan umum muncul petisi dari guru guru besar dari berbagai universitas negeri di seluruh indonesia yang melihat gerbang demokrasi yang terkesan di acak acak, dimana hal ini dilakukan kemungkinan besar dikarnakan niat kuat presiden Jokowi untuk memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka putra sulung sang Presiden.

Tidak sampai disitu pola pola dan format yang dilakukan dalam distribusi pemberian bansos dan BLT di detik-detik mendekati hari pencalonan juga menjadi hal yang wajar dipertanyakan beberapa pihak,belum lagi terkait dugaan ketidaknetralan TNI -Polri dan ASN.

Yang menarik juga sebaran Pj (Pejabat)
artinya adalah pejabat dalam kepala daerah di masa transisi. telah diatur dalam Pasal 201, Undang-Undang 10 Tahun 2016. Ketika akhir masa jabatan selesai, ditambah kepala daerah itu tidak cuti kampanye, maka sampai dilantik kepala daerah baru, posisinya diisi oleh pejabat tinggi madya, yang mana tahun 2024 ini sistem pilkada serentak akan ada 170 lebih kepala daerah yang habis masa jabatannya secara undang akan diisi ASN setingkat Pejabat tinggi madya.

Dari rangkaian peristiwa sejauh ini belum ada niat dari presiden jokowi untuk berjiwa besar untuk merespon sikap sikap dari sejumlah kalangan yang menilai rusaknya Konstitusi, moral dan etika, dengan itu penulis menyamakan sikap penguasa seperti lirik lagu ” Perahu Cinta”

“Jangan dengarkan cerita burung’
Jangan pusingkan omongan orang,
Yang penting antara aku dan kau
Sama sama saling percaya”

“Biarkan saja badai menghadang
Perahu cinta tak’kan terguncang
Yang penting antara aku dan kau
Sama sama saling mencinta
Yang penting antara aku dan kau
Sama sama saling percaya”(Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *