7 perwakilan Petani Audensi Kementerian
Agraria dan Tata ruang ( ATR)
JAKARTA~~LUGAS.NET
Ratusan Petani simalingkar melakukan
Long march sepanjang jalan gatot subroto sampai didepan kementerian Agraria dan tata ruang (ATR) selasa-8-2020.
Ratusan Petani simalingkar dan mencirim langsung mendirikan tenda dan berorasi menyampaikan apa yg menjadi tuntutan didepan kantor kementrian agararia dan tata ruang.dan akhirnya 7 dari perwakilan petani diterima oleh wakil menteri Agraria dan tata ruang ATR “Surya Candra didampingi derektur Konflik dan sengketa.
Ratusan Petani Dirikan Tenda
Aris wiyono selaku koordinator Petani simalingkar menuturkan kepada lugas.net inti dari pertemuan dengan pihak Kementerian ATR.
Menurut Aris”dari hasil pertemuan tersebut didapat satu kesimpulan bahwa wakil mentri Agararia dan Tata ruang akan segera sidak kelokasi bersama tim dari KPK,tujuan untuk memastiakan laporan dari pada petani.Selanjutnya menyusun sekema-sekema penyelesaianya.
Aris dan Ratusan petani menyayangkan Pertemuan tidak dihadiri menteri ATR Bapak Sofyan jalil, lagi-lagi tidak merespon kedatangan kami,dan seolah olah menyepelekan petani yg berjalan kaki ribuan kilo meter untuk mencari keadilan.
Padahal kami sangat berharap diterima langsung oleh beliu (Menteri ATR) ini terkesan menteri Agraria tidak mau transparan dan tidak mau mengakuai kesalahan dalam penerbitan Surat Hak Guna Usaha(SHGU)imbuh Aris
Aris menambahkan “Menteri ATR(Sofyan jalil) menerbitkan SHGU di desa simalingkar,yang mana notabene sedang berkonflik,dan begitu juga SHGU didesa mencirim, menurut Aris menyalahi aturan pasalnya ko bisa SHGU terbit diatas tanah yang sudah ada SK landerform tahun 1964 dan sebagiannya dilahan sudah terbit sertifikat hak milik(SHM)ungkap Aris wiyono by phone
“Seharusnya Sofyan jalil secara jujur harus menemui kami petani simalingkar dan mencirim dan mengakui kalau kementrian Agraria dan Tata ruang telah salah dan melanggar hukum undang undang pokok agraria.tandasnya
Kami Petani simalingkar dan sei mencirim sepakat untuk terus bergerak kedepan istana Negara bilamana sampai dengan hari jumat 14-8-2020 permasalahan kami tidak juga segera diselesaikan.imbuh Aris
“Disaat Negara krisis pangan dan ekonomi pasca pademi covid-19 justru PTPN II yang diperkuat oleh kementrian ATR dengan SHGU dan luar biasa dikawal oleh ribuan aparat Gabungan TNI / Polri terus menggusur lumbung pangan pertanian yang sudah ada dan pemukiman petani.
“Tentu ini tidak sejalan dengan semangat presiden RI Bapak Jokowi memerintahkan lumbung pangan harus dibangun guna menangani krisis ekonomi.tutup Aris
Badia(lugas.net)
