Cilegon, LN – Ketua lembaga swadaya masyarakat (LSM)Gerakan Peduli Pembangunan Rakyat (Gappura) Banten Husein Saidan membenarkan akan menggelar aksi damai di pusat kota Cilegon, adapun aksi damai yang dilakukan sebagai bentuk pesan moral kepada seluruh masyarakat yang memiliki hak untuk memilih agar jangan salah memilih pemimpin, dan juga perihal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP).
“Iya benar bang hari ini LSM Gerakan Peduli Pembangunan Rakyat (Gappura) Banten gelar aksi damai, insyaallah sekitar jam 14-00 wib, siang ini (Kamis 19/09/2024) “, Kata Husein Saidan, melalui by whatsapp.
“Ada dua hal yang kami akan sampaikan dalam aksi damai tersebut, yang pertama tentunya meminta kepada masyarakat seluruh nusantara yang memiliki hak suara, agar jangan salah memilih terutama masyarakat Banten, jangan memilih calon pemimpin Dinasty Korupsi” Ujarnya.
“Menurut kami korupsi yang dilakukan dinasti politik mengesankan korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Sehingga tingkat kerusakan dan bahaya yang ditimbulkannya menjadi berlipat dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan orang per orang, dengan itu kami menyampaikan pesan moral khusus masyarakat Banten hindari memilih calon pemimpin yang terafiliasi dinasty politik”,
“Pesan moral yang kedua kami meminta kepada anggota perwakilan rakyat baik pusat dan daerah agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP) yang mana sudah masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2023 didorong segera di jadikan Undang undang,” Tutupnya.
Sekadar informasi LSM Gerakan Peduli Pembangunan Rakyat (Gappura) Banten melakukan aksi damai di Landmark Kota Cilegon, adapun perkiraan jumlah massa sekitar 250 orang.
Adapun poin dalam aksi tersebut adalah menyampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia khusus masyarakat Banten yang mempunyai hak suara di Pilkada serentak 27 november 2024 agar jangan salah memilih pemimpin terutama calon pemimpin yang terafiliasi dinasty korupsi, dalam aksi tersebut juga meminta agar RUU Perampasan Aset Tindak Pidana segera di sahkan menjadi Undang undang.(Red)
