Opini : Badia Sinaga.
Pemerhati Publik.
Cilegon, LN – Ungkapan yang mengatakan “Negara Sedang Tidak Baik-Baik Saja” gambaran yang mungkin mencerminkan kekhawatiran mendalam mengenai berbagai aspek di Indonesia, contoh seperti kondisi terkini soal ekonomi yang terkesan rapuh, meningkatnya angka pengangguran, beban utang yang terus membengkak.
Juga disebabkan adanya gejala polikrisis (situasi yang ditandai oleh terjadinya beberapa krisis yang saling berhubungan) tentunya akan melibatkan penurunan nilai demokrasi, krisis lingkungan, disrupsi digital, dan menurunnya kesejahteraan masyarakat secara umum.
Secara lebih luas, situasi ini juga berdampak pada kondisi mental dan emosional masyarakat, menyebabkan mental menjadi lebih mudah goyah dan harapan menjadi tipis.
Padahal Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang melimpah, sering kali dianggap sebagai negeri yang penuh potensi dan harapan.
Namun, di balik semua keindahan dan janji kemakmuran tersebut, ada realitas yang jauh dari gemerlap. Jika kita telusuri lebih dalam, Indonesia sedang berada di ambang krisis yang menggerogoti berbagai aspek kehidupan—ekonomi, politik, lingkungan, hingga sosial. Seperti yang kita alami pasca HUT RI ke 80 akhir bulan agustus puncaknya diatas 25 sampai 31 agustus.
Sehinggga ungkapan yang kerapkali kita mendengar dari berbagai profesi akademisi, penggiat media sosial,pengamat dan bahkan nomor satu di Korps Kepolisian Republik Indonesia yang menyampaikan Indonesia tidak baik-baik saja.
Dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Imigrasi di Hotel Shangri La Jakarta, Senin sekitar 4 agustus 2025 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, kondisi Indonesia dan dinamika global sedang tidak baik-baik saja. Listyo mengatakan, dinamika global yang diselimuti perang membuat negara-negara di dunia memikirkan agar mampu bertahan di tengah konflik tersebut.
Jika kondisi negara memang sedang dibaik baik saja apakah pergerakan yang dilakukan oleh mahasiswa dan rakyat diakhir bulan agustus lalu merupakan jawaban agar pemerintah hal ini legislatif, eksekutif dan yudikatif menjalankan roda pemerintahan sesuai Undang-Undang.
Bisa saja hal itu dibenarkan asal setiap aksi yang dilakukan secara damai bukan sebaliknya dimana Presiden menegaskan, kebebasan berpendapat dijamin dalam konstitusi dan instrumen internasional, namun penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai.
Penulis mengajak untuk mempercayai pemerintah dalam konteks membangun bangsa yang kuat dan sejahtera melalui kepemimpinan yang amanah, transparansi, dan akuntabilitas, serta pelayanan publik yang optimal.
Pemerintah, di sisi lain, juga diharapkan mampu menjaga dan merawat persatuan, kerukunan, serta menyelesaikan permasalahan secara damai untuk memperkuat rasa percaya masyarakat.
Point utama untuk Presiden Prabowo Subianto dan para pembantuanya seharusnya bagaimana “Dapat Membangun Kepercayaan Masyarakat” jika seseorang sudah percaya maka tidak akan ada timbul konflik. (Red)
