Cilegon, LN – Komunikasi yang akurat dijaman digitalisasi saat ini beragam whatsapp,line,twitter,inbox,instagram dan sebagainya merupakan alat komunikasi yang saat ini digunakan.
Sebagai jurnalis (juru tinta) sangat dibutuhkan aplikasi seperti whatsapp untuk komunikasi yang efektif apalagi di musim pandemi covid-19, dimana menghindari kontak langsung dengan siapa yang akan dikonfirmasi wartawan tersebut.
Namun disayangkan ada saja jawaban yang membuat kesal dan geleng-geleng kepala dimana jawaban whatsapp kemungkinan sudah di stel atau apapun itu namanya intinya jawabannya itu-itu saja.
Seperti whatsapp walikota cilegon Helldy Agustian menjawab pesan whatsapp dari salah satu wartawan lugas.net,Badia Sinaga dengan hitungan Detik,Pesan whatsapp wartawan tersebut di jawab dengan kilat( Cepat).
“Semoga sehat dan sukses selalu dan Allah selalu melindungi kita semua,,aamiin”
Demikian isi jawaban whatsapp Walikota cilegon untuk seorang jurnalis yang mana butuh jawaban setiap apa yang dikonfirmasi.
Sedangkan seorang jurnalis berhak mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi kepada pejabat publik apalagi seorang kepala Daerah,untuk dilanjutkan komunikasi jawaban yang utuh kepada publik.
Sementara undang -undang Keterbukaan Informasi publik (KIP) Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik,
kecuali beberapa informasi tertentu.
Dimana Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Badia Berharap semua pejabat baik itu dari tingkat Lurah,kepala Desa sampai presiden memahami undang undang KIP,dimana wartawan adalah kontrol publik, lebih Baik nomor whatsapp yang dimiliki wartawan tersebut diblok.(Badia)
