Cilegon, LN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon menggelar dialog publik bertema “Krisis Keuangan Daerah, Menggugat 100 Miliar Penyertaan Modal ke BJB” di Sekretariat HMI Cilegon.
Dimana acara dialog publik ini menghadirkan Hadi Rusmanto, Pemerhati Kebijakan Publik dari Epicentrum Cendekia Cilegon (ECC), serta Ina Sakinah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Khairiyah.
Dialog tersebut merupakan respons HMI terhadap pengesahan Peraturan Daerah (Perda) yang mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar ke Bank BJB, di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami defisit dan banyaknya proyek pembangunan yang mangkrak. Ketua Umum HMI Cabang Cilegon, Rahmat, menegaskan bahwa langkah ini adalah wujud nyata peran HMI sebagai kontrol sosial masyarakat.
“Kami melihat banyak kejanggalan dalam proses pengesahan Perda ini. Keputusan ini dibuat saat keuangan daerah sedang defisit dan proyek-proyek pembangunan terbengkalai. Lebih buruk lagi, proses pengesahan Perda ini terkesan tidak transparan, dengan DPRD saling lempar tanggung jawab,” ujar Rahmat.
Rahmat juga menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran pihak-pihak yang diundang untuk memberikan klarifikasi, termasuk perwakilan dari Bank BJB dan pemerintah daerah.
“Kami sangat kecewa karena pihak-pihak terkait tidak hadir. Padahal, kegiatan ini adalah ruang dialog yang kami inisiasi agar persoalan ini dibahas secara terbuka. Ketidakhadiran mereka justru menunjukkan minimnya keberanian mereka untuk bertanggung jawab dan menjelaskan kebijakan ini kepada masyarakat,” tegas Rahmat.
HMI memastikan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada diskusi semata. Rahmat menegaskan bahwa HMI akan terus mengawal isu ini hingga ada kejelasan dan transparansi dari pemerintah daerah maupun Bank BJB. Jika tidak ada respons yang memuaskan, HMI siap turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan masyarakat.
“Kami akan terus mengawal, mempertanyakan, dan menuntut kejelasan atas penggunaan anggaran Rp100 miliar ini. Jika mereka tetap bungkam, HMI siap untuk mengambil langkah aksi. Ini adalah perjuangan kami untuk memastikan keuangan daerah dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir pihak,” pungkasnya.
Melalui dialog ini, HMI menunjukkan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam mengawasi kebijakan publik yang tidak pro-rakyat, sekaligus menegaskan keberanian mereka untuk bertindak demi keadilan sosial.(Red)
