CILEGON~~LUGAS.NET
Catatan dari Meja Redaksi www.lugas.net
Dunia politik adalah dunia yang dinamis. Dunia tempat segala sesuatu bergerak dan berubah dengan cepat. Kita akrab dengan adagium klasik yang berbunyi “tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan abadi”.
Menjadi wajar jika dalam dunia politik, kita kerap menjumpai elite yang ucap dan lakunya merepresentasikan adagium dalam sosiologi Jawa. Yakni, “esuk kedele, sore tempe”, pagi masih kedelai, sorenya berubah jadi tempe.
Dalam konteks politik nasional, kita merangkum fenomena tersebut ke dalam satu frasa: politikus kutu loncat. Sebuah alegori yang menggambarkan laku politik yang lebih didasari hasrat meraih kekuasaan, bukan memperjuangkan perubahan sosial.
Politikus kutu loncat tidak hanya mudah berpindah-pindah partai dan haluan politik, namun ia juga lihai bergonta-ganti ideologi dan identitas. Sialnya, mereka juga piawai memacak citra serta jago menyusun argumen untuk membenarkan tiap manuver politik yang dilakukan.
Fenomena kutu loncat dapat dipastikan selalu mewarnai tiap hajatan politik. Tidak terkecuali pada kontestasi pemilihan Derah tahun 2020.
Bermunculan MBB(Manusia Berprilaku Baik)Relawan Yang pindah Dukungan,oknum Politik yang Pindah Haluan,Padahal Muara nya hanya memikat Masyarakat Hak Pemilih supaya memilih Jagoan nya.
Tingkatan skala Nasional ada beberapa Contoh sosok Kutu loncat yang begitu Fenomenal pada saat itu, Misalnya Ali Mokhtar Ngabalin, eksponen penting gerakan 212 yang getol mendelegitimasi pemerintah secara mengejutkan berbalik arah mendukung Jokowi.
Ada Juga Kapitra Ampera, kuasa hukum petinggi Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab yang kini justru menjadi salah satu calon anggota legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Belakangan, Yusril Ihza Mahendra, ketua umum Partai Bulan Bangsa (PBB) juga mengambil langkah serupa dengan menjadi kuasa hukum untuk pasangan Jokowi-Ma’ruf. Yusril, seperti kita tahu, kerap secara terbuka berseberangan dengan pemerintah.
Yang paling kontroversial adalah sikap penolakannya terhadap Perppu Ormas. Yusril sampai saat ini bahkan masih tercatat sebagai kuasa hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Ia mengklaim perannya sebagai kuasa hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf ini dilakukan secara pro bono, alias tanpa bayaran sama sekali. Namun, lagi-lagi kita diingatkan pada hukum klasik yang berbunyi; tidak ada makan siang gratis dalam dunia politik.(Badai)
